Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, menyoroti persoalan serius terkait dengan Undang Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri.
Menurut Timboel, banyak PMI menjadi korban TPPO yang mengalami eksploitasi, kerja paksa, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, upah tidak dibayar, penganiayaan, hingga penjualan ginjal.
Namun Timboel menyayangkan kasus-kasus tersebut, tidak bisa dijerat dengan KUHP yang baru berlaku.
“Padahal, menurutnya, aturan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 KUHP sebenarnya membuka peluang untuk menindak pelaku kejahatan Warga Negara Asing (WNA) yang merugikan PMI,” ujarnya pada Senin, 4 Januari 2025.
Dalam Pasal 5, KUHP menyebut tindak pidana yang dilakukan di luar negeri bisa diproses di Indonesia jika menyangkut kepentingan nasional, mulai dari keamanan negara, perekonomian, hingga keselamatan warga negara Indonesia.
“Sayangnya, pada pasal 5 dan pasal 7 mengatur penindakan dapat dilakukan jika ada Perjanjian Internasional yang memberi kewenangan kepada Indonesia untuk melakukan penuntutan.
Timboel berpendapat, berdasarkan kriteria Pasal 5, seharusnya pelaku kejahatan terhadap PMI dapat dipidana di Indonesia tanpa harus menunggu adanya Perjanjian Internasional. Putusan hakim di Indonesia, lanjutnya, bisa menjadi rujukan bagi pengadilan di negara tempat kejahatan terjadi. Bahkan, jika pelaku WNA masuk ke Indonesia, mereka dapat langsung ditangkap.
Dengan dorongan ini, OPSI berharap perlindungan hukum bagi PMI semakin kuat, sehingga pekerja migran Indonesia tidak lagi menjadi korban kejahatan yang dibiarkan tanpa keadilan.
Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Ketentuan pidana dalam Undang Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:
- keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
- martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri;
- mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
- perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
- keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
- kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang; atau
- Warga Negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.
Pasal 7. Ketentuan pidana dalam Undang Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.
