Hujan sejak pagi belum juga reda. Mumpung Anda sedang beristirahat sejenak sambil mendengarkan gemercik air di luar, mari kita meluruskan kaki dan mengobrol santai.
Saya ingin mengajak kalian, teman-teman seperjuangan, mengupas satu rahasia umum yang paling panas dan penuh dilema, namun jarang dibahas tuntas secara objektif di jagat media sosial kita: fenomena “Paperan” atau pencari suaka di Hong Kong.
Niat awal kita melangkah kaki ke Hong Kong tentu demi mengubah nasib anak dan keluarga di kampung halaman. Namun, kenapa setelah sampai di sini, sebagian dari kita justru seolah lupa jalan pulang?
Bekerja ikut majikan secara resmi memang melelahkan dan penuh aturan. Namun, mengapa makin banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Hong Kong yang sengaja “merobek kontrak” demi selembar kertas kuning bernama paperan?
Apakah jalur ini benar-benar seindah yang dipamerkan di beranda Facebook, atau justru sebuah “jebakan batman” yang memicu penyesalan seumur hidup?
Kilau Semu Surat Kuning
Bagi sebagian orang, jalur menjadi pemegang Recognizance Paper (Surat Kuning) ini terlihat sangat menggiurkan. Ada beberapa alasan mengapa sebagian PMI nekat mengambil keputusan ekstrem ini:
- Bebas dari Kekangan Majikan: Tidak ada lagi drama majikan cerewet, aturan jam malam yang ketat, atau pembatasan waktu istirahat. Mereka menjadi bos bagi diri mereka sendiri.
- Potensi Pendapatan “Gelap” yang Menggiurkan: Tanpa adanya potongan agensi, mereka nekat mengambil kerja paruh waktu secara ilegal. Jika sedang banyak kerjaan, uangnya terlihat utuh dan cepat terkumpul.
- Kebebasan Personal: Status ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk bebas tinggal satu kamar kos bersama pasangan atau kekasih tanpa ada yang mengawasi.
Namun, dunia ini selalu adil. Kebebasan semu itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal dan menyesakkan dada.
Fakta Hukum yang Menjerat
Mengajukan klaim penyiksaan (torture claim) untuk mendapatkan status suaka di Hong Kong sebenarnya hampir 99% ditolak oleh pemerintah setempat. Status hukum pemegang paperan ini sejatinya adalah “imigran ilegal yang penahanannya ditangguhkan”.
Artinya, mereka dilarang keras untuk bekerja. Jika tertangkap basah melakukan kerja paruh waktu atau ilegal, hukumannya tidak main-main: penjara minimal 15 bulan. Kebebasan yang dikejar justru berakhir di balik jeruji besi.
Pertanyaan Paling Horor: Sakit dan Kematian
Ini adalah bagian paling merinding yang jarang dipikirkan oleh mereka yang nekat memilih jalur ini, dan menjadi alasan kuat mengapa saya harus menyuarakannya.
Bagaimana jika sakit?
Benar, pemegang paperan masih bisa berobat ke rumah sakit pemerintah dengan tarif murah. Namun, jika penyakitnya kritis dan membutuhkan istirahat total, siapa yang akan membiayai biaya hidup sehari-hari? Tidak ada lagi asuransi kesehatan dari majikan yang melindungi mereka.
Bagaimana jika meninggal dunia?
Ini adalah petaka terbesar. Karena statusnya sudah bukan lagi PMI resmi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) tidak memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pemulangan jenazah.
Proses birokrasinya akan sangat rumit. Biaya kargo jenazah kembali ke Indonesia itu mencapai puluhan juta rupiah.
Dari mana uang sebanyak itu harus dicari dalam sekejap? Ujung-ujungnya, keluarga di kampung halaman yang harus menanggung beban dan air mata.
Pilihan di Tangan Kita
Setiap orang memang memiliki hak atas pilihannya masing-masing. Namun sebelum melangkah, tanyakan kembali pada hati kecil kita: Apakah sepadan menukar kebebasan semu di tanah rantau, dengan taruhan nyawa dan tetesan air mata keluarga yang menunggu kita pulang di kampung halaman?
Penulis: Entin Suhartini | Pekerja Migran Indonesia asal Subang, kini bekerja di Hong Kong
