Hong Kong — Aktivis Pekerja Migran Indonesia (PMI) memprotes aturan baru yang diterbitkan KJRI Hong Kong pada 18 Desember 2025 terkait penambahan syarat wajib pengajuan kontrak kerja baru. Aturan tersebut mewajibkan adanya Termination Letter atau ID 407E yang ditandatangani oleh PMI dan majikan.
Aktivis Judy menilai kebijakan ini tidak realistis. Menurutnya, Termination Letter sudah ada sejak 1998, namun hanya berfungsi sebagai pelengkap atau pemberitahuan kepada imigrasi mengenai berakhirnya visa kerja PMI di Hong Kong.
“Selama ini itu bukan syarat wajib, dan tidak harus ditandatangani kedua belah pihak. Majikan biasanya enggan menandatangani jika tahu PMI tidak akan melanjutkan kontrak kerja dengan mereka,” ujar Judy dalam video terbuka di media sosial, Sabtu (20/12).
Ia menambahkan, kesulitan serupa akan dialami PMI yang mengajukan break contract atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Sangat sulit sekali mendapatkan tanda tangan majikan dalam kondisi seperti itu,” tegasnya.
Kritik atas Dampak Kebijakan
Judy menilai aturan baru ini sama saja dengan mendorong PMI secara tidak langsung untuk kembali ke Indonesia.
“Tidak mungkin kontrak kerja baru atau visa bisa turun jika syarat wajibnya ditambah dengan Termination Letter. Selama ini syarat adalah: salinan kontrak kerja baru dan lama, ID 988A bagi PMI, ID 988B bagi majikan, ditambah dokumen pendukung seperti rekam medis, asuransi, paspor, dan ID Hong Kong,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa Termination Letter tidak pernah menjadi syarat utama. Sementara itu, aturan Hong Kong memang memiliki tambahan syarat lain, seperti Garantor Letter bila majikan berusia di atas 70 tahun, serta Letter of Application yang menyatakan tanggung jawab majikan atas pembiayaan jika PMI sakit atau meninggal, termasuk tiket dan bagasi.
Harapan untuk Evaluasi
Judy berharap KJRI Hong Kong segera mengevaluasi kebijakan baru tersebut. Menurutnya, jika aturan ini diteruskan, PMI akan dipaksa kembali berproses melalui Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang berarti menanggung biaya proses penempatan yang mahal lagi.
“Di Indonesia sangat sulit mencari pekerjaan. Tolong pahami itu. Buatlah kebijakan yang berpihak kepada kami. Anda adalah perwakilan kami, orang tua kami. Dengan kebijakan ini, Anda justru mempersulit kami semua,” pungkasnya.
