Laut lepas selama ini tidak hanya menyimpan kekayaan alam dan rute perdagangan yang masif, tetapi juga menyisakan cerita kelam tentang ketidakpastian nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya di atas ombak. Pelaut Awak kapal, kerap berada di zona abu-abu dalam hukum ketenagakerjaan.
Selama bertahun-tahun, mereka terjebak dalam perdebatan birokratis mengenai instansi mana yang sebenarnya berwenang melindungi mereka, sementara hak-hak dasar mereka sering kali terabaikan.
Namun, angin segar kini berhembus kencang melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kehadiran undang-undang ini bukan sekadar instrumen legislasi biasa, melainkan sebuah mercusuar kepastian hukum yang menandai babak baru pelindungan hak awak kapal sebagaimana hak-hak pekerja di Indonesia pada umumnya.
Mengakhiri Penindasan Awak Kapal
Jika dibedah melalui kacamata Pasal 2 beserta penjelasannya dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, payung hukum ini secara tegas menyatakan bahwa aturan ketenagakerjaan berlaku bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan/atau imbalan pada seluruh bidang pekerjaan.
Penjelasan pasal tersebut sekaligus menjadi palu hakim bagi “berakhirnya perdebatan kewenangan” antarkementerian yang selama ini membingungkan.
Awak kapal tidak lagi terombang-ambing di antara ego sektoral instansi.
Negara secara tegas menyatakan bahwa mereka disamakan kedudukannya dengan pekerja pada umumnya dalam rezim hukum ketenagakerjaan nasional.
Pasal 2 itu berbunyi: Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku lagr setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah dan/ atau imbalan dalam bentuk lain pada seluruh bidang pekerjaan dari Pemberi Kerja.
Secara gamblang penjelasan Pasal 2 ini mengatur sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “bidang pekerjaan” antara lain pekerjaan pada industri manufaktur, perdagangan, industri jasa, industri kreatif, termasuk di dalamnya pekerja awak kapal, pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerja seni, dan pekerjaan perawatan.
Pelindungan Hak Dasar Awak Kapal
Dengan demikian, hak-hak ketenagakerjaan dalam Undang Undang No. 27 Tahun 2026 juga melekat kepada Pekerja Awak Kapal antara lain:
Di dalam regulasi baru ini, sembilan pilar hak dasar pekerja yang terpampang nyata, mulai dari penempatan tenagakerja tidak boleh membebani biaya penempatan kepada pekerja, larangan menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja, upah minimum berdasarkan standar hidup layak, pelindungan Jaminan Sosial/BPJS, Cuti Tahunan, Pekerja Kontrak, Kompensasi/Pesangon PHK. Kini menjadi hak konstitusional yang wajib dipenuhi.
Yang paling revolusioner bagi dunia kemaritiman dan tenaga kerja secara luas adalah jaminan kepastian status kerja. Praktik “pekerja kontrak seumur hidup” atau eksploitasi kerja tanpa kejelasan status kini diharamkan.
Awak kapal berhak atas kepastian hubungan kerja yang adil, jaminan Keselamatan Kerja (K3) yang layak, serta Tunjangan Hari Raya (THR) yang selama ini kerap menjadi momok diskriminasi di sektor informal maupun semi-formal.
Menjaga Momentum, Mengawal Implementasi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, telah memberikan fondasi yang kokoh. Pengakuan negara ini merupakan wujud nyata bahwa kehadiran negara dirasakan hingga ke tengah laut, tempat para awak kapal bertaruh nyawa demi roda perekonomian bangsa.
Bab VI Pasal 40 Undang Undang ini juga mengatur jika pemagangan ke luar negeri diatur oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Seharusnya seperti ini juga yang menyangkut penempatan Pelaut Awak Kapal Migran.
Sementara, ini adalah kemenangan di atas kertas. Tantangan terbesar ke depan terletak pada pengawasan dan implementasi di lapangan. Serikat Pekerja, pemerintah, dan perusahaan pemilik kapal harus bersinergi memastikan aturan main ini tidak berhenti sebagai macan kertas.
Sudah saatnya awak kapal bekerja dengan layak dan hidup lebih bermartabat. Laut Indonesia tidak boleh lagi menjadi saksi bisu atas penindasan, melainkan arena kejayaan di mana setiap pelaut dan pekerja di atasnya dilindungi oleh keadilan hukum yang sejati.
