Menu

Mode Gelap
Eni Lestari Raih Penghargaan Artidjo Alkostar 2026 dari FH UII, Bukti Pengakuan Perjuangan Buruh Migran Hari Pelaut Sedunia: Mengenang Hilangnya Kapal LCT CITA XX, 1,5 Tahun Tanpa Kepastian Terjebak di Kamboja: Kisah Pilu Elinda, PMI Bogor Kelaparan dan Ingin Bunuh Diri Hari Pelaut Sedunia 2026: Menjalankan Perdagangan Dunia, Menanggung Risiko, Menunggu Kepastian Hukum Agus Gia Apresiasi Konsuler KBRI Amman Pantau Kondisi PMI Sukabumi Korban Trafficking Beban Biaya Perawatan Rp1,3 Miliar, Nurlani Akhirnya Diselamatkan Solidaritas Buruh Lintas Negara

Berita

Konjen Hong Kong Pecat Stafnya Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja Migran

badge-check


					Konjen Hong Kong Pecat Stafnya Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja Migran Perbesar

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Hong Kong telah memecat stafnya AM yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemecatan itu bukti bahwa KJRI telah serius menangani kasus kekerasan seksual yang di kawal oleh Koalisasi Pelindungan dan Pembela Hak Perempuan Migran Korban Kekerasan (KPP HPMKK).

Demikian disampaikan oleh salah satu aktivis Union of United Domestic Workers (UUDW) Ratih alias Xue Feng pada Kamis, 6/11/2025.

Menurut Ratih, Konsuler Yul Edison didampingi oleh Afriansah dan Yulia pada Minggu, 26 Oktober 2025 telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

  1. Sdr. AM sudah diberhentikan sebagai staf KJRI dengan tidak hormat tanpa uang pesangon dan berbagai hak yang seharusnya diterima sebagai pegawai;
  2. Sdr. AM tidak lagi bisa mengatasnamakan KJRI untuk semua kegiatan yang dilakukan karena sudah bukan lagi staf KJRI;
  3. Sdr. AM dinyatakan sudah melanggar kode etik sebagai pegawai pemerintah dan surat keputusan pemberhentiannya dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri;
  4. KJRI tidak perlu memberikan pernyataan permintaan maaf secara publik sesuai protokol Kementerian Luar Negeri;
  5. Korban sudah melaporkan ke polisi Hong Kong dengan pendampingan Christian Action dan KJRI tidak bisa ikut campur lebih lanjut karena perbedaan wilayah hukum;
  6. Memberikan apresiasi kepada koalisi karena menanggapi kasus dengan menyampaikan berdasarkan akal sehat dengan tidak langsung melakukan aksi.

“Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Sdr. AM merupakan tindakan kekerasan seksual yang sudah mencederai reputasi KJRI sebagai lembaga pemerintah yang punya mandate untuk memberikan layanan dan perlindungan kepada WNI/PMI di Hong Kong.” tegasnya.

Menueur Tarih, Sebelumnya KPP HPMKK sudah menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak KJRI Hong Kong pada, Minggu, 12 Oktober 2025. Pernyataan sikap ini berisi 4 tuntutan atas kekerasan seksual yang dialakukan oleh Sdr. AM staf KJRI dan bagaimana proses penanganan tehadap korban.

4 tuntutan tersebut yaitu:

  1. Menuntut agar Sdr. AM diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak lagi dilibatkan oleh KJRI Hong Kong dalam semua kegiatan apa pun;
  2. Menuntut KJRI Hong Kong untuk mengumumkan secara publik dan meminta maaf atas penanganan terhadap korban;
  3. Memperbaiki sistem layanan pengaduan yang lebih peka dan ruang aman terhadap korban kekerasan, terutama menyangkut kekerasan seksual;
  4. Menuntut KJRI Hong Kong memberikan pendampingan bagi para korban dan penyelidikan lebih lanjut.

Baca Lainnya

Eni Lestari Raih Penghargaan Artidjo Alkostar 2026 dari FH UII, Bukti Pengakuan Perjuangan Buruh Migran

24 Juni 2026 - 17:51 WIB

Hari Pelaut Sedunia: Mengenang Hilangnya Kapal LCT CITA XX, 1,5 Tahun Tanpa Kepastian

24 Juni 2026 - 10:52 WIB

Terjebak di Kamboja: Kisah Pilu Elinda, PMI Bogor Kelaparan dan Ingin Bunuh Diri

23 Juni 2026 - 15:46 WIB

Hari Pelaut Sedunia 2026: Menjalankan Perdagangan Dunia, Menanggung Risiko, Menunggu Kepastian Hukum

23 Juni 2026 - 10:20 WIB

Agus Gia Apresiasi Konsuler KBRI Amman Pantau Kondisi PMI Sukabumi Korban Trafficking

22 Juni 2026 - 10:18 WIB

Trending di Berita