Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) mendorong penguatan ekosistem vokasi sebagai strategi meningkatkan daya saing Pekerja Migran Indonesia (PMI) di pasar kerja global. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga pelatihan dan asosiasi.
Vokasi Jadi Kunci Persiapan Calon Pekerja Migran Indonesia
Direktur Kelembagaan Vokasi KP2MI, Abri Danar Prabawa, menegaskan bahwa sistem vokasi terarah dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar internasional.
“Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah membangun vokasi yang responsif terhadap kebutuhan global,” ujarnya dalam Rapat Pengembangan E-Vokasi, dilansir dari laman Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Senin (13/4/2026).
Kolaborasi Lintas Lembaga
Forum tersebut dihadiri sejumlah asosiasi dan lembaga pelatihan, mulai dari P4MI, OP3I, P3VOKASI, API-IWS, FKP-KPI, ASLI, PELITA, HIPKI, hingga lembaga bahasa internasional seperti Japan Foundation Indonesia dan Goethe-Institut Indonesien. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di tengah bonus demografi.
Permintaan Pekerja Global Meningkat
Abri menekankan bahwa kebutuhan tenaga kerja global di sektor caregiver, hospitality, manufaktur, dan jasa terus meningkat.
Namun, masih ada kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan standar pasar. Pemerintah menargetkan penyiapan dan penempatan 500 ribu pekerja migran terampil sebagai bagian dari strategi peningkatan kontribusi tenaga kerja Indonesia di tingkat global.
Fokus pada Sertifikasi dan Soft Skills
Dalam upaya tersebut, KP2MI menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasi melalui peningkatan sertifikasi kompetensi, kemampuan bahasa asing, serta penguatan soft skills. Program yang dikembangkan antara lain Migrant Center, Kelas Migran, Sekolah Vokasi Berbasis Sektor Prioritas, serta platform digital e-Vokasi.
Standarisasi dan Pemetaan Nasional
Ke depan, pemerintah akan fokus pada pendataan lembaga vokasi secara nasional, standarisasi pelatihan, serta pemetaan kapasitas pelatihan di seluruh Indonesia.
“KP2MI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif membangun sistem penyiapan tenaga kerja yang terkoordinasi dan berkelanjutan,” tegas Abri.
Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis dapat mencetak Pekerja Migran Indonesia profesional, terlindungi, dan berdaya saing di pasar global.
Terkait dengan vokasi Calon Pekerja Migran Indonesia, pada tahun 2025 pemerintah pusat telah merencanakan anggaran Rp15 sampai dengan Rp45 Triliun untuk pendidikan keterampilan.
