Kunjungan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, ke Riyadh menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap isu strategis penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.
Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Arab Saudi, HE Abdul Aziz Ahmad, sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari pemahaman aturan ketenagakerjaan setempat, kesiapan kompetensi, hingga penguasaan bahasa sebagai kunci keberhasilan.
Arah Perubahan Bursa Kerja
Meski mayoritas PMI masih bekerja di sektor informal, tren perubahan mulai terlihat. Berdasarkan data KBRI Riyadh, penempatan di sektor formal kini meningkat hingga 38%, dengan kebutuhan pasar kerja yang besar di bidang kesehatan. Tercatat, Arab Saudi membutuhkan 2.500 perawat di wilayah timur. Ini membuka peluang bagi PMI terampil untuk bekerja di sektor yang lebih aman, profesional, dan bermartabat.
Penguatan dari Dalam Negeri
Pembahasan mengerucut pada pentingnya penguatan sejak dalam negeri melalui pelatihan Prometric dan bahasa Arab. Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden 2026 yang menargetkan 500.000 PMI profesional di bidang kesehatan, las, perawatan, dan hospitality. PMI yang lulus sertifikasi akan memiliki peluang bekerja tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di seluruh negara Teluk.
Kerja Sama Strategis
Kerja sama dengan Sulaiman Al Habib Group, salah satu lembaga kesehatan terbesar di Arab Saudi, turut dijajaki. Pemerintah mendorong agar pelaksanaan ujian Prometric dapat dilakukan langsung di Indonesia, sehingga akses sertifikasi lebih mudah bagi calon PMI.
Isu Perlindungan Krusial
Selain peluang kerja, perhatian serius juga diberikan pada isu-isu perlindungan, seperti status hukum pernikahan PMI, ketiadaan penghulu Indonesia di Arab Saudi, hingga tingginya biaya bantuan hukum. Semua ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi.
“Peluang besar ini harus dimanfaatkan. Kami memastikan proses sertifikasi kompetensi dapat diakses dengan mudah oleh Pekerja Migran Indonesia,” tegas Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla di Riyadh pada Jumat, 19 Desember 2025.
Masa Depan PMI
Menurut Dzulfikar, langkah ke depan akan semakin jelas: bahwa perlindungan menyeluruh dan penempatan berkualitas ditempuh melalui peningkatan kapasitas atau pelatihan keterampilan Calon PMI, dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang tepat. Dengan demikian masa depan PMI ditentukan bukan hanya oleh sistem, tetapi juga oleh kualitas dan kesiapan mereka sejak berangkat.
