Jika diminta untuk berbagi tentang satu hal, di forum apapun. Saya biasanya menyempatkan menulis catatan-catatan ringkas. Beberapa hasilnya menurut saya lumayan. Dan kalau dilanjutkan bisa jd tulisan pendek. Ini salah satunya: Pola pembangunan dan migrasi. Ditulis pada, 2 Agustus 2023.
Pengantar. Ada dua pertanyaan yang diajukan panitia kepada saya: Pertama, apa relevansi dari pola pembangunan dengan situasi buruh migran saat ini? Kedua, bagaimana situasi yang dihadapi oleh perempuan buruh migran? Dan apa yang mereka lakukan ketika berhadapan dengan situasi tersebut?
Catatan awal pertanyaan pertama:
- Pola pembangunan dan migrasi adalah pertanyaan besar dan diyakini sebagai yang paling mendasar dalam melihat fenomena migrasi;
- Hubungan antara pembangunan dan migrasi seringkali dilihat dalam satu sisi: pengaruh pembangunan atau perkembangan ekonomi suatu negara terhadap laju migrasi;
- Namun lebih sedikit yang memperhatikan hubungan sebaliknya, yaitu laju migrasi dan pengaruhnya terhadap pembangunan;
- Hubungan antara keduanya (a) pembangunan terhadap laju migrasi, dan (b) migrasi terhadap pembangunan, adalah suatu pembahasan yang kompleks dan berlapis.
Namun, saya ingin mendiskusikan keduanya secara ringkas dan umum:
Sebagai catatan: pembahasan pertama seringkali dilihat dari sisi negara pengirim (origin countries), dan pembahasan kedua seringkali dilihat dari sisi negara penerima (receiving countries)
Pembahasan pertama: Pengaruh pembangunan terhadap laju migrasi. Apakah setiap pembangunan mendorong naiknya laju migrasi? Jawabannya tidak selalu.
Lalu pembangunan seperti apa yang mendorong naiknya migrasi? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menjawab pertanyaan tersebut? Apakah pola pembangunan neoliberal akan selalu mendorong laju migrasi keluar?
Jawabannya juga tidak selalu. Negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong, Singapura, Thailand, Taiwan, Korea, dan Jepang adalah negara-negara yang menerapkan pembangunan neoliberal – namun tidak mendorong laju migrasi jika dibandingkan negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Bangladesh.
Ada juga negara yang pembangunan di dalam negerinya berkembang dengan skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya, namun laju migrasinya juga naik drastis, misalnya China.
Disini muncul perdebatan: pola pembangunan seperti apa yang cenderung mendorong laju migrasi? Dan pola pembangunan seperti apa yang justru dapat menahan atau menurunkan laju migrasi?
Ada beberapa aspek dalam pembangunan yang menurut saya turut berkontribusi terhadap laju migrasi. Sebagai catatan: aspek-aspek ini perlu dilihat dalam perspektif bagaimana laju pembangunan (lebih spesifik adalah modernisasi proses produksi) secara mendasar merupakan proses pembentukan kelas pekerja, atau terintegrasinya tenaga kerja ke dalam proses pola kerja buruh upahan;
Aspek Pertama adalah karakter dan dinamika pasar kerja yang dibentuk oleh pola pembangunan secara nasional – karakteristik pembangunan yang justru menciptakan surplus tenaga kerja (atau dengan kata lain, pembangunan yang justru menciptakan pengangguran) yang kemudian menciptakan dorongan migrasi dalam skala besar.
Pada tahap ini, penciptaan segala infrastruktur migrasi di tingkat nasional ditempatkan oleh pemerintah sebagai salah satu strategi untuk memfasilitasi dan mendorong meningkatnya laju migrasi, sebagai cara untuk mengurangi pengangguran dan menaikan pendapatan nasional melalui remitensi, dan akhirnya diharapkan dapat turut meningkatkan laju pembangunan.
Dalam bayangan dampak positif migrasi seperti ini, negara sering mengatakan migran sebagai pahlawan. Di India, migran disebut sebagai pahlawan pembangunan, di Indonesia disebut sebagai pahlawan devisa.
Apakah bayangan ini benar-benar terjadi? Tanpa meremehkan kontribusi migran terhadap ekonomi keluarga dan komunitasnya. Hal ini seringkali tidak terbukti jika dilihat dari dampak jangka panjang.
Negara dengan sejarah panjang dan skala export tenaga kerja yang besar seperti Filipina dan Indonesia, tidak pernah mendapatkan dampak jangka panjang dari migrasi tenaga kerjanya terhadap kualitas pembangunan.
Atau katakanlah, apakah propinsi seperti NTT dan Sulsel menjadi lebih sejahtera dan pembangunannya menjadi lebih baik karena memiliki sejarah panjang mengirimkan tenaga kerja dalam skala besar ke luar negeri? Jawabannya tidak atau belum tentu iya.
Aspek Kedua adalah kebijakan perlindungan sosial yang juga turut dibentuk oleh pola pembangunan secara nasional – pembangunan yang mereduksi perlindungan sosial, mengurangi subsidi, justru cenderung mendorong meningkatnya migrasi.
Aspek Ketiga adalah ketimpangan pembangunan atau ketimpangan pendapatan (termasuk ketimpangan upah) suatu negara dengan negara lain secara global. Menurut saya hal ini perlu untuk dilihat, karena migrasi adalah tren global, karena itu, memasukan analisis yang sifatnya komparatif dan melampaui situasi satu negara ketika melihat hubungan antara pembangunan dan migrasi lintas negara (international migration) juga diperlukan.
Sejak 1950an, banyak ekonom yang meyakini bahwa migrasi dari negara miskin (upah rendah) ke negara kaya (upah tinggi) akan mendorong pembangunan di negara miskin tersebut, yang kemudian menciptakan kesetaraan pendapatan, lalu akan mengatasi akar migrasi (root of migration) dan akhirnya mengurangi laju migrasi itu sendiri.
Namun apakah ini benar terjadi? Tren beberapa tahun terakhir justru menunjukan melebarnya kesenjangan internal di suatu negara, dan kesenjangan antara negara miskin (periperi) dan maju (core), dan terus meningkatnya laju migrasi sebagai pasokan buruh murah.
Melihat faktor lainnya:
Selain ketiga aspek dalam pembangunan tersebut, ada juga hal-hal yang lebih personal dan secara spesifik berlaku di lokasi tertentu; tentu ada banyak alasan kenapa seseorang memilih menjadi buruh migran, seperti kemiskinan, ketiadaan lapangan kerja, ketiadaan lahan, dan lain sebagainya.
Disini saya ingin berbagai dua hal: pertama adalah pembentukan jaringan migrasi di Sulsel dan NTT (khususnya Flores Timur) terutama menuju ke Sabah, Malaysia. Di dua propinsi tersebut, sudah sejak lama komunitas/masyarakat lokal menciptakan, mengorganisir, bahkan menumbuhkan jaringan migrasinya secara kolektif di luar mekanisme dan infrastruktur migrasi yang disediakan oleh negara.
Terakhir, saya kira menarik juga untuk melihat bahwa dalam beberapa kasus, pilihan untuk bermigrasi adalah cerminan dari perlawanan perempuan buruh terhadap kekerasan yang ia terima di rumah dan masyarakatnya. Contoh, perempuan Indonesia yang bermigrasi ke Hong Kong dan Taiwan, karena ia merasa orientasi seksualnya lebih diterima dan lebih aman.
Kesimpulan: pembangunan dan migrasi memiliki hubungan yang jelas, namun juga sangat kompleks dan akan terus berkembang.
Sulit untuk menyimpulkan bahwa suatu pola pembanguan yang akumulatif di suatu negara kapitalistik akan selalu memiliki hubungan langsung dan integral dengan laju migrasi di negara tersebut.
Walaupun ada hubungan yang jelas antara pembangunan (situasi ekonomi sebuah negara) dan laju migrasi, namun sebagian tren migrasi juga terbentuk karena keputusan migran, keluarga dan komunitas dibandingkan karena strategi formal negara untuk mengurangi pengangguran dan lain seterusnya. Sekali lagi contohnya adalah migrasi dari Sulsel dan NTT ke Sabah, Malaysia.
Pembahasan kedua: hubungan antara migrasi dan pembangunan
- Remitensis dan kontribusinya terhadap pembangunan (Indonesia dan Filipina)
-
- Migrasi menciptakan remitensi;
- Remitensis memang memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya perekonomian keluarga migran di kampung asal.
Namun secara jangka panjang, remitensi seringkali tidak mampu mendorong penciptaan pembangunan yang dapat mengurangi laju migrasi itu sendiri. Contohnya NTT dan Sulsel.
- Ketergantungan negara penerima terhadap migran (Malaysia dan Singapur)
-
- Bagi negara penerima, migrasi adalah soal bagaimana memobilisasi pasokan buruh murah – bagi negara pengirim, adalah soal mengurangi pengangguran;
- Dengan demikian, mereka bisa menurunkan ongkos pembangunan dengan memanfaatkan buruh migran murah.
- Negara penerima menciptakan berbagai kebijakan untuk mengkontrol migrasi (dan migran) agar tidak mengganggu proses pembangunan yang mengandalkan migran itu sendiri – penciptaan politik migrasi yang represif
- Negara penerima juga menciptakan pembagian kerja rasial (migran dan warga negara) – sebagian besar migran bekerja pada sektor padat karya, kerja-kerja berbahaya, kotor, dan merendahkan (3D) – politik migrasi rasial
Keempat hal tersebut menunjukan jika migran adalah aktor yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan. Namun kontribusi tersebut dihasilkan dalam relasi yang eksploitatif dan penuh dengan kekerasan (represif dan rasial).
Kesimpulan umum:
- Hubungan antara pembangunan dan migrasi di negara pengirim (sebagai strategi mengurangi surplus tenaga kerja), dan hubungan antara migrasi dan pembangunan di negara penerima sebagai strategi mobilisasi pasokan buruh murah – menciptakan dan melanggengkan pasar migrasi yang eksploitatif.
- Hubungan antara migrasi dan pembangunan di negara penerima juga seringkali menciptakan politik migrasi yang represif seperti Malaysia.
