Malaysia – Dilansir dari Malaysiakini.com, yang diterbitkan pada 13 Mei 2026. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) membantah keras klaim bahwa mereka mendukung Sistem Manajemen Terpusat Pekerja Asing atau Foreign Workers Centralized Management Systelaysia (FWCMS) yang dikembangkan oleh Bestinet Sdn Bhd.
Melalui pernyataan resmi pada 11 Mei, badan PBB tersebut mengklarifikasi bahwa FWCMS tidak pernah diakui oleh PBB. Penjelasan ini langsung mematahkan klaim Bestinet sebelumnya yang disampaikan melalui firma hukum Lui & Bhullar.
Sebelumnya, Bestinet membela diri dengan menyebut FWCMS sebagai “platform yang diakui PBB”. Mereka merujuk pada keberhasilan sistem tersebut memenangkan World Summit Award (WSA) 2017 di Austria.
Namun, ILO meluruskan bahwa mereka hanya memberikan komentar awal terkait proposal FWCMS kepada Bestinet pada 2013. Hal itu terjadi saat jajaran direktur eksekutif perusahaan memberikan presentasi singkat di Bangkok.
Mengutip kembali catatan dari tahun 2013 tersebut, ILO menyatakan dalam rilis resminya kemarin: “ILO menilai proposal Bestinet disajikan dengan baik, inovatif, komprehensif, dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang beberapa tantangan dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja yang efektif.”
“Meski demikian, ILO tidak mengetahui kredensial maupun kompetensi Bestinet dalam menjalankan sistem tersebut. Komentar ini sama sekali tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap perusahaan,” lanjut badan PBB itu.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa umpan balik yang diberikan dulu murni hanya berkaitan dengan draf proposal, bukan pada implementasi sistem yang berjalan setelah pertemuan tersebut.
Selain itu, ILO menjelaskan bahwa PBB tidak pernah mengeluarkan penghargaan World Summit Awards (WSA). Ajang tersebut merupakan kegiatan independen yang diselenggarakan oleh entitas terpisah, yaitu Pusat Internasional untuk Media Baru.
Walaupun WSA awalnya diinisiasi dalam konteks KTT Dunia PBB tentang Masyarakat Informasi dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), penghargaan ini bukan produk resmi dari PBB.
“Oleh karena itu, penghargaan tersebut, meskipun valid dan sah, tidak bisa diartikan sebagai bentuk pengakuan resmi dari PBB,” tegas ILO.
Laporan itu juga menyoroti bahwa biaya perekrutan yang dibebankan kepada pekerja migran sangat bertentangan dengan prinsip perekrutan yang adil dan etis secara internasional. Terkait hal ini, pemerintah Malaysia sebenarnya sedang berupaya menghapus biaya tersebut sejak menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bangladesh pada 2021.
ILO kemudian mengingatkan kembali momen pada Mei 2024. Saat itu, bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan banyaknya pekerja migran Bangladesh yang tiba di Malaysia dengan dokumen sah, namun mendapati pekerjaan yang dijanjikan ternyata fiktif.
Kendati demikian, organisasi internasional ini menyatakan tetap siap mendampingi Malaysia dalam membenahi tata kelola migrasi tenaga kerja agar sejalan dengan standar internasional.
Di sisi lain, Malaysiakini sempat menahan penerbitan artikel ini guna memberikan waktu bagi pendiri Bestinet, Aminul Islam Abdul Nor, serta firma hukum Lui & Bhullar untuk menanggapi klarifikasi ILO.
Saat dihubungi Malaysiakini kemarin, Aminul menyatakan bahwa pihaknya akan segera merilis pernyataan resmi untuk menanggapi isu tersebut.
Pada 23 April lalu, Bestinet sempat pasang badan membela rekam jejaknya. Langkah ini diambil di tengah ramainya sorotan terhadap FWCMS serta rencana peluncuran sistem pekerja migran baru bernama The Universal Recruitment Advanced Platform (Turap) yang juga mereka kembangkan.
Bestinet menyatakan bahwa kritik dari “tokoh publik tertentu” tidak benar dan hanya menggunakan data selektif yang keluar dari konteks. Mereka bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan klaim tersebut.
Beberapa hari sebelum ketegangan itu mencuat, 10 anggota parlemen dari PKR secara terbuka menolak rencana Putrajaya yang diduga kuat akan mengadopsi sistem Turap.
Para legislator PKR tersebut menilai FWCMS saja sudah dirundung berbagai masalah teknis. Hal ini memicu keraguan besar atas kapasitas Bestinet dalam mengembangkan sistem baru—tuduhan yang kemudian dibantah keras oleh perusahaan.
Apa Peran Cabang Khusus Kepolisian?
Menyusul klarifikasi telak dari ILO, mantan anggota parlemen sekaligus aktivis hak-hak migran, Charles Santiago, mendesak Putrajaya untuk segera menangguhkan dan mengaudit secara independen perjanjian konsesi FWCMS.
Dalam tulisan bagian pertama dari tiga rangkaian artikelnya kemarin, Charles berargumen bahwa klaim sepihak Bestinet mengenai pengakuan PBB dan rekomendasi ILO kini telah “runtuh terbantahkan” oleh badan internasional tersebut.
Hari ini, dalam tulisan keduanya, Charles mulai mempertanyakan klaim Bestinet yang menyebutkan bahwa unit intelijen kepolisian Malaysia, Cabang Khusus (Special Branch), turut merekomendasikan FWCMS.
Mantan anggota parlemen Klang itu menegaskan bahwa mandat Cabang Khusus sama sekali tidak mencakup urusan dukung-mendukung perusahaan swasta yang sedang berebut kontrak pemerintah. Ia pun mempertanyakan kapan persisnya rekomendasi itu dikeluarkan.
Padahal, dalam pernyataan bersama Bestinet dan Lui & Bhullar bulan lalu, mereka mengeklaim: “Sistem ini dikembangkan setelah melalui lebih dari 500 pertemuan formal dengan lembaga pemerintah Malaysia, direkomendasikan oleh ILO serta Cabang Khusus Malaysia, dan dirancang sesuai prinsip serta kebijakan ILO dan IOM.”
Merespons klaim tersebut, Charles mempertanyakan apakah rekomendasi dari intelijen itu tercatat resmi, siapa yang menandatanganinya, siapa yang meminta, serta apa urgensi di baliknya.
“Membawa nama Cabang Khusus ke dalam urusan komersial adalah bentuk penyimpangan institusional yang serius, atau mungkin upaya sengaja untuk membungkam kritik dengan berlindung di balik isu keamanan nasional. Apa pun alasannya, publik berhak mendapatkan transparansi,” tegas Charles.
Ia menambahkan bahwa artikel penutupnya besok akan mengupas tuntas siapa pihak yang diuntungkan dari proyek FWCMS ini dan siapa sebenarnya yang menanggung biayanya.
Bestinet Ajukan Gugatan RM1 Miliar
Pada Januari lalu, Bloomberg merilis laporan investigasi mengenai nasib pilu para migran Bangladesh. Mereka terpaksa berutang besar demi membayar “biaya sindikat” agar bisa bekerja di Malaysia. Laporan tersebut menuding sistem FWCMS sebagai salah satu pemicunya.
Merasa dirugikan, Aminul langsung melayangkan gugatan hukum terhadap kantor Bloomberg di New York dan Kuala Lumpur, di mana Malaysiakini ikut terseret sebagai tergugat kelima.
Tidak tanggung-tanggung, Bestinet dan Aminul menuntut ganti rugi materiil lebih dari RM1 miliar atas laporan awal dan rangkaian artikel lanjutan yang diterbitkan Bloomberg.
Meski demikian, permohonan perintah injeksi sela (interim injunction) yang diajukan Bestinet untuk menyetop penyebaran artikel tersebut selama sidang berjalan, resmi ditolak oleh Hakim Pengadilan Tinggi Roslan Mat Nor, tanpa ada beban biaya perkara.
Dalam putusan tertulisnya pekan lalu, Hakim Roslan menegaskan bahwa artikel yang digugat sebagai fitnah tersebut merupakan produk jurnalistik yang menyangkut isu penting bagi kepentingan publik.
