Fenomena keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural ke Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah kembali mencuat. Dalam satu kali keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. Hal ini, menurut Sekretaris Umum Persatuan Buruh Migran, Agus Gia, bukan lagi kasus insidental, melainkan pola sistemik yang terus berulang.
Agus menilai kondisi tersebut sebagai cerminan kegagalan kebijakan penempatan yang selama ini hanya mengandalkan moratorium.
“Moratorium penempatan PMI domestik ke Arab Saudi dan Timur Tengah sudah berlangsung terlalu lama. Sayangnya, negara tidak membuka jalur resmi yang aman dan terkontrol. Akibatnya, ruang kosong itu diisi oleh jaringan ilegal,” ujarnya di Sukabumi (23/11/2025)
Ia menambahkan, jalur resmi kini kehilangan wibawa di mata masyarakat. Proses yang lambat, berbelit, dan tidak pasti membuat calon pekerja migran lebih memilih jalur non-prosedural yang dianggap cepat dan praktis.
“Negara kehilangan kendali sejak awal. Pengawasan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten tidak berjalan efektif. Negara baru hadir ketika masalah sudah terjadi, bukan sejak hulu,” tegasnya.
Agus juga menyoroti risiko besar yang ditanggung PMI non-prosedural. Mereka berangkat tanpa kontrak sah, tanpa perlindungan asuransi, dan tanpa kepastian hukum di negara tujuan. Namun ketika masalah muncul, negara tetap dituntut hadir.
Di sisi lain, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mendapatkan izin dari pemerintah justru sepi order karena terbebani regulasi berat, sementara jalur ilegal bebas beroperasi.
Menurutnya, kebijakan yang hanya menekankan pelarangan justru kontraproduktif. Permintaan tenaga kerja tetap ada, keberangkatan tetap berlangsung, hanya saja berpindah ke jalur gelap.
“Negara tidak bisa menghentikan arus, tetapi harus mengendalikan arus tersebut,” tandas Agus.
Sebagai solusi, Persatuan Buruh Migran mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan moratorium. Agus Gia menekankan perlunya membuka skema penempatan reguler untuk mengatasi penempatan non prosedural dengan melibatkan stakeholder seperti P3MI resmi sebagai mitra strategis. Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik yang realistis serta pengawasan terpadu dari desa hingga bandara.
Menutup pernyataannya, Agus Gia menegaskan bahwa maraknya keberangkatan PMI non-prosedural bukan sekadar masalah hukum, melainkan kegagalan desain kebijakan.
“Negara tidak cukup hanya melarang, tetapi harus menyediakan jalur aman, legal, cepat, dan bermartabat. Jika tidak ada keberanian mengoreksi, fenomena PMI ilegal akan terus berulang, dan sistem resmi negara akan semakin kehilangan legitimasi,” pungkasnya.
