Mataram – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap lima tersangka kasus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tujuan Arab Saudi.
Direktur Ditres PPA-PPO Polda NTB Kombes Pol. Ni Made Pujawati menyampaikan, pengungkapan ini berasal dari dua perkara berbeda yang ditangani polisi sepanjang 17 hingga 22 Oktober 2026.
“Kelima tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Ni Made dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Kasus Pertama: Bermula dari Pemulangan Korban
Perkara pertama terungkap berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 17 Oktober 2026. Penyelidikan bermula saat tim penyidik bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB menjemput seorang perempuan berinisial S asal Kabupaten Lombok Tengah di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Korban baru saja dipulangkan dari Arab Saudi.
Dari pengembangan penyelidikan, polisi menangkap dua tersangka berinisial BS alias B dan SI alias R. Keduanya berperan merekrut serta memberangkatkan korban ke luar negeri secara nonprosedural.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa paspor korban, dua lembar tiket pesawat pemulangan, dua lembar boarding pass maskapai EgyptAir dan Pelita Air, serta satu unit ponsel.
Kasus Kedua: Penggerebekan Penampungan di Lombok Tengah
Pada perkara kedua, polisi melakukan operasi tangkap tangan di sebuah lokasi penampungan di Kabupaten Lombok Tengah pada 21 Oktober 2026, yang ditindaklanjuti dengan laporan polisi pada 22 Oktober 2026.
Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyelamatkan dua calon PMI perempuan yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi, yakni LW alias L asal Kabupaten Sumbawa dan R asal Kabupaten Lombok Tengah.
Polisi turut mengamankan tiga tersangka dengan peran berbeda:
- Tersangka R dan M: Bertugas sebagai pekerja lapangan yang merekrut, menampung, serta mengurus pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan paspor korban.
- Tersangka A: Berperan mengoordinasikan pekerja lapangan, menyalurkan dana perekrutan, serta memberangkatkan calon PMI ke agen pusat di Jakarta.
Dari lokasi kejadian, petugas menyita barang bukti berupa dua unit ponsel, dua set fotokopi KTP dan Kartu Keluarga korban, serta dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dari Laboratorium Hepatika dan Klinik Utama Global Medika.
Terancam Maksimal 15 Tahun Penjara
Ni Made menegaskan, penindakan cepat ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberantas jaringan pengiriman pekerja migran nonprosedural di wilayah hukum NTB.
Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 4 juncto Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO juncto Pasal 455 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Mereka juga dikenakan Pasal 81 juncto Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta,” pungkas Ni Made.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Buruh Migran NTB, Hamdianto SH, mengaku mengapresiasi kinerja Ditres PPA-PPO Polda NTB yang telah berhasil menangkap para pelaku penempatan PMI secara ilegal dan tindak pidana perdagangan orang.
“Tindakan tegas ini penting, terlebih saat ini situasi keamanan di Arab Saudi sedang tidak baik-baik saja, saya berharap dengan adanya penangkapan ini, akan berdampak pada pengurangan penempatan ilegal dan korban tindak pidana perdagangan orang,” harapnya
