Hong Kong — Langkah pemerintah mendatangkan delegasi dari 8 kementerian ke Hong Kong lewat program bertajuk “PASTI Ada Solusi” memicu gelombang kritik tajam dari kalangan pejuang hak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Aktivis PMI Hong Kong, Judy Houyai, merespons keras agenda tersebut dan mengkritik tajam efisiensi anggaran negara yang dinilainya melenceng di tengah situasi dalam negeri yang sedang penuh musibah.
Program yang diprakarsai oleh Kementerian Hukum bersama 7 kementerian/lembaga lainnya tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 November 2026 di Olympic House, Causeway Bay, Hong Kong.
Pemerintah mengklaim acara ini sebagai bentuk “kehadiran negara lebih dekat” untuk membuka ruang konsultasi hukum, keimigrasian, administrasi kependudukan, hingga perlindungan PMI, perempuan, dan anak.
Namun, di mata Judy Houyai, jargon “Negara Hadir” tersebut hanyalah kedok pemborosan uang rakyat berkedok agenda kerja dinas luar negeri.
Di Dalam Negeri Banyak Musibah, Pejabat Malah Rombongan Jalan-Jalan
Judy menyuarakan amarahnya atas kontrasnya kondisi di tanah air dengan keberangkatan rombongan besar pejabat negara ke luar negeri.
“Di dalam negeri sedang banyak musibah dan belum tertangani, lah ini kok 8 kementrian jalan-jalan ke Hong Kong! Delapan kementerian. Duit rakyat dihambur-hamburkan! Inikah yang dinamakan efisiensi?!” cetus Judy melalui keterangan tertulis (22/10/2026).
Ia mengkalkulasi besarnya anggaran negara yang tersedot hanya untuk menerbangkan dan memfasilitasi rombongan super besar tersebut:
Pertama, pembengkakan anggaran. Menurut Judy, satu kementerian saja diperkirakan menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Jika dikalikan 8 kementerian beserta jajaran, bahkan berpotensi membawa anggota keluarga, biayanya dinilai fantastis.
Kedua, fasilitas mewah. Judy menyoroti fasilitas tiket pesawat non-ekonomi, uang saku harian, hingga akomodasi hotel berbintang yang ditanggung oleh pajak rakyat.
Ketiga, tidak empati pada rakyat: Di tengah banyaknya bencana dan persoalan masyarakat di tanah air yang membutuhkan uluran tangan anggaran, mobilisasi skala besar ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian pejabat publik.
Klaim Pemerintah vs Realita di Lapangan
Di sisi lain, brosur resmi pemerintah mempromosikan acara ini sebagai ajang kolaborasi akbar antara Kementerian Hukum, Kemlu, Kemsos, Kemendagri, KPPMI/BP2MI, Kemenimipas, Kemendikdasmen, dan KemenPPPA untuk menampung aspirasi WNI di Hong Kong.
Namun, Judy menilai jargon “Setiap Masalahmu, PASTI Ada Solusinya” tersebut ironis dan berjarak dari realitas pemborosan yang terjadi.
Bagi para pegiat buruh migran, penyelesaian masalah PMI seharusnya berfokus pada penegakan hukum yang konkret, penyederhanaan birokrasi penempatan, dan pemangkasan biaya rekrutmen, bukan sekadar panggung seremoni rombongan lintas kementerian di gedung serbaguna.
Konfrontasi terbuka ini mempertegas jurang pemisah antara narasi pelayanan publik yang diusung jajaran birokrat dengan tuntutan transparansi serta efisiensi anggaran yang disuarakan oleh para aktivis buruh migran.
