Hong Kong – Dalam laporan resmi Dewan Legislatif Hong Kong pada 11 November 2026, Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Chris Sun menyatakan bahwa Tim Petugas Khusus Departemen Imigrasi Hong Kong (ImmD) telah menyelidiki 3.303 permohonan visa kerja dalam tiga tahun terakhir.
“Sekitar 13% atau sebanyak 455 permohonan ditolak karena dicurigai melakukan praktik job-hopping,” ujar Chris Sun dikutip dari The Standard.
Investigasi Mendalam.
Menurut Chris Sun, petugas imigrasi sedang mengevaluasi riwayat kerja pelamar dan mantan majikan, perilaku pekerja, serta alasan pemutusan kontrak sebelumnya.
“Tim juga dapat menghubungi langsung mantan majikan dan pemohon untuk memverifikasi kebenaran alasan tersebut,” jelasnya
Sanksi Tegas & Catatan Hitam
Chris Sun memaparkan jika pekerja migran terbukti melakukan job-hopping, permohonan visa baru akan ditolak dan pekerja diwajibkan meninggalkan Hong Kong. Catatan pelanggaran ini juga akan disimpan dan mempersulit persetujuan visa di masa mendatang.
Pengawasan terhadap Agensi Penempatan.
Departemen Tenaga Kerja Hong Kong (Labour Department) turut memperketat aturan melalui Kode Praktik Agen Penempatan (Code of Practice). Agen diwajibkan mengingatkan pekerja migran agar menyelesaikan kontrak 2 tahun dan dilarang menawarkan insentif atau mendorong pekerja untuk memutus kontrak demi pindah majikan.
Apa Itu Job Hopping?
Dalam konteks ketenagakerjaan di Hong Kong, khususnya bagi pekerja migran yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, Job Hopping adalah istilah yang digunakan pihak berwenang untuk merujuk pada praktik penyalahgunaan pemutusan kontrak kerja lebih awal (break contract) demi berganti majikan secara berulang sebelum masa kontrak standar dua tahun selesai.
Oleh karenanya, Pemerintah Hong Kong memberlakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap praktik ini, dengan pembaruan kebijakan dan penegakan aturan.
Aturan Dasar & Pengecualian Pemutusan Kontrak
Secara hukum, pekerja yang kontraknya berakhir lebih awal, baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan tunduk pada aturan berikut sesuai panduan Departemen Tenaga Kerja Hong Kong:
- Aturan Dua Minggu (Two-Week Rule). Pekerja wajib meninggalkan Hong Kong dalam waktu maksimal 14 hari setelah kontrak diputus, atau saat masa berlaku visanya habis (mana yang lebih dulu terjadi).
- Proses Visa Baru dari Luar Hong Kong. Pekerja yang memutus kontrak secara sepihak tanpa alasan mendesak umumnya tidak diizinkan memproses visa majikan baru di dalam Hong Kong. Mereka harus kembali ke negara asal terlebih dahulu untuk mengajukan visa baru.
- Pengecualian Transfer Lokal. Pindah majikan secara langsung di dalam Hong Kong tanpa pulang ke negara asal hanya diizinkan oleh Imigrasi dalam kondisi luar biasa yang terbukti sah, meliputi:
- Majikan meninggal dunia.
- Majikan pindah ke luar Hong Kong (emigrasi).
- Majikan mengalami kesulitan keuangan berat yang terbukti sehingga tidak sanggup lagi menggaji pekerja.
- Adanya bukti kuat bahwa pekerja migran mengalami perlakuan buruk, kekerasan, atau eksploitasi dari majikan sebelumnya.
