Sulut – Pada peringatan May Day 1 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto telah mengundangkan Konvensi International Labour Organisation (KILO) No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Menangkap Ikan, menjadi aturan nasional dan mengesahkannya menjadi Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (Sakti Sulut), Arnon Hiborang, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengesahan tersebut.
“Dengan adanya standar internasional ini, hak-hak awak kapal ikan akan jauh lebih terlindungi secara hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah kemajuan besar bagi pelindungan pekerja laut kita,” ujar Arnon Hiborang pada 3 Mei 2026 di kantornya.
Menurut Arnon, kehadiran Perpres ini menjadi tonggak penting karena memberikan payung hukum yang jauh lebih kuat bagi kesejahteraan dan keselamatan awak kapal ikan. Meskipun sebelumnya pada Februari 2026 telah ada regulasi pelindungan awak kapal ikan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan.
“Pastinya, keberadaan Perpres 25 Tahun 2026 ini dinilai jauh lebih powerful karena kedudukannya lebih tinggi secara hierarki peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Tinggal setelah ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dapat benar-benar mengawal implementasi Perpres ini agar berjalan efektif di lapangan.
Perlindungan Awak Kapal Ikan Migran Butuh Kesepakatan Bilateral
Sementara itu, lanjut Arnon, terkait isu pelindungan awak kapal ikan migran, ia menegaskan bahwa jaminan pelindungan yang optimal baru dapat terwujud sepenuhnya jika materi muatan KILO 188 dimasukkan dalam perjanjian bilateral (bilateral agreemant) atau nota kesepahaman (memorandum of understanding) antar pemerintah.
“Ibarat pusaka, KILO 188 ini adalah senjatanya, jika senjata ini digunakan dalam hubungan diplomasi maka akan bermanfaat bagi para awak kapal ikan migran Indonesia di luar negeri,” tegasnya
Oleh karena itu, Arnon meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera memasukkan materi muatan dalam KILO 188 ke dalam rumusan kesepakatan dengan negara-negara tujuan penempatan.
“Terutama, Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Melalui senjata KILO 188, kerja sama diplomatik ini, diharapkan mengubah nasib awak kapal ikan migran dari Indonesia menjadi lebih terjamin dan terlindungi secara maksimal,” pungkas Arnon Hiborang.
