Menu ✖

Mode Gelap
Kasus Gibran, Hukum Indonesia Hanya Tegas Bagi Rakyat Kecil PMI Tangerang, Sakit Parah di Riyadh Usai Nekat Kerja Jalur Umrah, Asiyah Mohon Anaknya Dipulangkan Aksi Di Depan Mahkamah Agung, Jati Tuntut Delapan Kebijakan Anti Hukuman Mati SAKTI, Awak Kapal Dilupakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan PMI Cirebon Dituduh Mencuri Duit Majikan Sebesar RM10.200 atau setara dengan Rp44,6 juta Aturan Baru: PMI yang Berangkat Lewat P3MI, Kini Bisa Lanjut Kerja Secara Mandiri

Berita

PBM Banten Sambut Baik Kerja Sama Antara BP3MI dan Polda Banten

badge-check


					H. Maftuh Salim Ketua Persatuan Buruh Migran Banten Perbesar

H. Maftuh Salim Ketua Persatuan Buruh Migran Banten

Banten – Kerja sama antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapatkan sambutan dari Ketua Persatuan Buruh Migran Banten, H. Maftuh Salim.

Menurut H. Maftuh, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang berlangsung di Markas Besar Polda Banten pada 22 April 2026 tersebut merupakan indikator baik dalam penegakkan hukum di provinsi ini.

Dia meyakini, kolaborasi kedua instansi ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan bukti nyata adanya keseriusan aparat penegak hukum dan aparat pemerintah dalam menjamin keselamatan dan hak-hak warganya yang bekerja di luar negeri.

“Kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh BP3MI Banten dan jajaran kepolisian. Selama ini, tantangan terbesar yang dihadapi pekerja migran adalah maraknya praktik pemberangkatan ilegal dan jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat ini, harapan kami perlindungan menjadi lebih kuat dan penindakan terhadap pelaku kejahatan bisa berjalan lebih efektif,” ujar H. Maftuh pada 30 April 2026 di kantornya.

Ia juga sepakat dengan pernyataan Kepala BP3MI Banten yang menyebut bahwa masalah ini adalah tanggung jawab bersama. Menurutnya, keterlibatan kepolisian secara langsung dalam penanganan dan pencegahan sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai sindikat yang selama ini merugikan banyak pihak. Rencana pembentukan direktorat khusus yang menangani kasus perempuan, anak, dan perdagangan orang di lingkungan Polda Banten pun dinilainya sebagai langkah yang sangat tepat dan mendesak.

“Ketika penanganan sudah memiliki jalur khusus dan tim yang fokus, tentu penanganan kasus akan lebih cepat dan tuntas. Ini sekaligus menjadi pesan keras bagi para pelaku kejahatan bahwa ruang gerak mereka semakin dipersempit,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, H. Maftuh berharap kerja sama ini tidak berhenti hanya pada kesepakatan tertulis, tetapi benar-benar terimplementasi hingga ke tingkat lapangan dan menjangkau masyarakat luas. Ia juga siap mendukung dan berkolaborasi dalam upaya penyebaran informasi agar warga semakin paham mengenai prosedur pemberangkatan yang aman dan resmi.

Sebelumnya, Kepala BP3MI Banten, Kombes Pol Budi Novijanto, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut konkret dari kesepakatan tingkat nasional.

Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan celah sedikitpun bagi para pelaku tindak pidana perdagangan manusia untuk beroperasi di wilayah hukumnya.

Baca Lainnya

Kasus Gibran, Hukum Indonesia Hanya Tegas Bagi Rakyat Kecil

9 Oktober 2026 - 18:43 WIB

PMI Tangerang, Sakit Parah di Riyadh Usai Nekat Kerja Jalur Umrah, Asiyah Mohon Anaknya Dipulangkan

9 Oktober 2026 - 17:42 WIB

Aksi Di Depan Mahkamah Agung, Jati Tuntut Delapan Kebijakan Anti Hukuman Mati

8 Oktober 2026 - 18:42 WIB

SAKTI, Awak Kapal Dilupakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan

8 Oktober 2026 - 10:33 WIB

PMI Cirebon Dituduh Mencuri Duit Majikan Sebesar RM10.200 atau setara dengan Rp44,6 juta

7 Oktober 2026 - 17:18 WIB

Trending di Berita