Hong Kong — “Kenapa masih jadi PMI kalau sudah paham aturan dan prosedur? Kenapa tidak buka PT atau agen sendiri biar PMI ke Hong Kong zero cost?”
Pertanyaan menyentil itu kerap mampir ke telinga Atan, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu yang kini menetap dan bekerja di Hong Kong.
Di tengah kesibukannya sebagai pahlawan devisa, Atan bukan sekadar buruh migran biasa, pemilik akun Sang Pengembara Hati adalah sosok pejuang yang aktif pasang badan membantu sesama rekan PMI yang tertimpa persoalan hukum dan Ketenagakerjaan.
Menjawab cecaran tersebut, Atan menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah bercita-cita menjadi pebisnis di bidang prekrutan PMI.
“Walaupun di Indonesia saya pernah ditawari jadi Direktur Cabang di Indramayu oleh salah satu PT (P3MI), saya tolak keras. Mereka tidak menerapkan aturan kebijakan penempatan yang sebenarnya, melainkan banyak praktik korupsi yang memakan uang PMI,” tegas Atan dengan nada lugas.
Baginya, daripada duduk manis di kursi empuk ber-AC dan hanya menerima laporan di atas kertas, Atan lebih memilih turun langsung merasakan rumitnya realita lapangan.
Bagi Atan, terjun menjadi PMI memberikan sudut pandang yang jujur tentang perjuangan hidup mati para buruh migran demi menyejahterakan keluarga di tanah air.
Sentilan Pedas untuk ‘Dewa Penolong’ Bertopeng Konten
Atan juga menyoroti fenomena maraknya panggung sandiwara di media sosial saat ini. Menurutnya, tidak sedikit oknum atau kelompok yang berlomba-lomba memamerkan kebaikan, namun sejatinya sarat kepentingan pribadi dan kelompok, bukan atas dasar kerelaan murni.
Apa sih yang dibanggakan dari membuka PT atau Agensi kalau pada akhirnya tetap merugikan PMI demi meraup keuntungan sepihak?
Oleh karenanya, Atan mengingatkan rekan-rekan sesama pekerja migran agar lebih jeli dan cerdas menyaring informasi:
Saling Edukasi: Bedakan mana edukasi yang murni berbasis aturan hukum ketenagakerjaan dan mana yang sekadar konten demi popularitas semata.
Jaga Sikap & Etika: Tetap junjung tinggi kesopanan, sopan santun, dan tata krama Indonesia meski sedang berada di negara asing. Jangan arogan, berkoar-koar, atau menghujat sesama rekan pekerja migran.
Hargai Proses Hukum: Pahami bahwa lembaga resmi seperti Kementerian Perlindungan PMI/BP2MI, KJRI Hong Kong, serta NGO (Organisasi Non-Pemerintah) memiliki kewenangan hukum yang jelas. Proses penanganan masalah membutuhkan waktu karena harus tunduk pada Standar Opersarional Prosedur (SOP) pemerintah kedua negara.
Mimpi Membangun Lembaga Bantuan Hukum
Menjadi buruh migran bukanlah profesi untuk dihina atau diremehkan. Gelar Pahlawan Devisa harus dijunjung tinggi dengan integritas dan martabat.
Atan menegaskan bahwa impian terbesarnya bukanlah mengeruk keuntungan dari bisnis rekrutmen, melainkan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ia ingin mendedikasikan dirinya untuk mendampingi para PMI dan masyarakat awam yang kerap buta peta hukum agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak nakal.
“Salam waras untuk kita semua. Mari jadi PMI yang cerdas, tetap beretika, dan saling merangkul, bukan saling menjatuhkan,” pungkas Atan menutup perbincangan.
