Jakarta — Ormas Garda Prabowo melontarkan kritik tajam terkait lambatnya proses serta lonjakan biaya pengurusan visa kerja untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Turki yang dikelola oleh pihak ketiga, Visa Facilitation Services (VFS) Global.
Kehadiran pihak swasta dalam pengurusan dokumen visa tersebut dinilai sangat menguntungkan agen asing namun justru memeras keringat calon PMI.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Departemen Hukum dan HAM Garda Prabowo, Amri Abdi Piliang, S.H.
Menurutnya, biaya pengurusan visa kerja di Kedutaan Besar Turki yang awalnya hanya sebesar Rp1,8 juta, melonjak drastis setelah dilimpahkan ke VFS Global.
“Setelah dilimpahkan ke VFS Global, harganya naik menjadi Rp3,4 juta. Sudah dua kali lipat naiknya. Kalau mau cepat, diminta tambahan sebesar Rp2,5 juta, ditambah lagi “uang kopi” untuk oknum-oknum di dalam, sehingga totalnya mencapai Rp6,5 juta,” ungkap Amri (05/08/2026).
Amri menilai praktik ini sebagai bentuk pemerasan terhadap pahlawan devisa di negeri sendiri. Biaya membengkak hingga Rp6,5 juta. Sayangnya itu pun masih belum memberikan kepastian kapan visanya akan terbit.
Kemen P2MI Harus Turun Tangan dan Demo VFS Global
Akibat keterlambatan pengerjaan visa oleh VFS Global, banyak calon PMI terancam gagal berangkat sesuai jadwal session.
Apabila visa tidak terbit pada Agustus, calon PMI terpaksa harus menunda keberangkatan hingga Februari tahun berikutnya.
Amri menegaskan, kondisi ini menimbulkan kerugian lainnya bagi PMI maupun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Kerugian tersebut antara lain:
- Kerugian Finansial: PMI terbebani utang dana talangan KUR atau pinjaman bank pihak ketiga yang bunganya terus berjalan meski mereka gagal berangkat.
- Masa Berlaku Dokumen Habis: Hasil medical check-up yang berjangka waktu 6 bulan terancam kadaluwarsa, sehingga PMI harus keluar biaya ulang untuk penerbitan dan transportasinya.
- Kehilangan Kepercayaan Majikan: Banyak pengusaha di Turki yang akhirnya membatalkan kontrak karena keterlambatan visa, terutama saat memasuki musim dingin.
“Ini kan perlu harus diperhitungkan oleh pengusaha. Sementara dia by system, VFS ini tidak peduli. Yang penting pengajuan, bayar, bayar, dia terima tampung terus. Di sananya stop, ditolak, tutup, dia tidak bisa memberikan penjelasan, apa alasannya tidak terbit? Dia tidak bisa memberikan penjelasan,” tambah Amri.
Oleh karena itu, Garda Prabowo mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/KPMI) untuk segera membuka komunikasi diplomasi dengan Pemerintah Turki.
Amri mengusulkan agar kewenangan pengurusan visa kerja ditarik kembali dari pihak swasta dan dikelola langsung oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta.
“Negara harus hadir memberikan perlindungan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai kembali ke kampung halaman. Kami minta Kementerian P2MI bicara dengan pemerintah Turki agar pengurusan visa kerja tidak diserahkan kepada swasta,” tegasnya.
Amri Piliang menegaskan telah memiliki bukti-bukti kuat dari Calon PMI dan pengusaha P3MI. Jika permasalahan ini tidak kunjung ditertibkan, maka Garda Prabowo mengancam akan menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut penutupan VFS Global dalam waktu dekat.
