Bangkok — Gelombang perlawanan terhadap jeratan utang dan kebiijakan ekonomi neoliberal membahana di jantung kota Bangkok, Thailand, pada Jumat (16/10/2026).
Delegasi Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama ribuan massa gerakan petani internasional yang tergabung dalam La Via Campesina turun ke jalan mengepung dan menentang kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) serta Bank Dunia.
Aksi massa yang berlangsung riuh namun tertib ini dihembuskan dalam momentum Hari Aksi Internasional untuk Kedaulatan Pangan Rakyat dan Melawan Korporasi Transnasional.
Para petani dari berbagai belahan dunia bersatu memprotes kebijakan global yang dinilai kian mencekik hak-hak petani kecil dan merampas kedaulatan pangan dan reforma agraria di negara-negara berkembang.
Suara Indonesia di Panggung Internasional
Delegasi SPI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum sekaligus Anggota Komite Koordinasi Internasional La Via Campesina untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, Zainal Arifin Fuad, dan Sekretaris Umum, Wahyudi Rakib.
Kehadiran SPI menegaskan posisi strategis gerakan petani Indonesia dalam panggung perjuangan kedaulatan pangan dan agraria global.
Dalam orasinya, para pimpinan petani ini menyoroti bagaimana skema utang luar negeri dan resep reformasi struktural dari IMF maupun Bank Dunia kerap berujung pada komersialisasi sektor pertanian dan peminggiran petani kecil.
“Krisis pangan global tidak bisa diselesaikan dengan menambah beban utang baru atau membuka pintu selebar-lebarnya bagi ekspansi korporasi transnasional. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kedaulatan atas tanah dan pangan mereka sendiri,” tegas Zainal Arifin Fuad.
Enam Tuntutan Utama Gerakan Petani Dunia
Dalam aksi demonstrasi tersebut, La Via Campesina bersama SPI melayangkan enam tuntutan krusial yang ditujukan kepada lembaga keuangan internasional dan pemerintah dunia:
- Penghapusan Utang Negara Selatan Global: Menuntut pembebasan beban utang luar negeri yang menindas perekonomian negara-negara berkembang.
- Audit Publik Utang Luar Negeri: Mendorong transparansi dan akuntabilitas penuh atas seluruh pinjaman internasional yang berpotensi merugikan rakyat.
- Hentikan Subsidi untuk Agribisnis Korporasi: Menghentikan alokasi dana publik yang selama ini menguntungkan raksasa bisnis pertanian (agribusiness multinational).
- Dukungan Penuh pada Agroekologi Petani: Mengalihkan fokus pembangunan pada sistem pertanian ramah lingkungan yang dikelola langsung oleh petani lokal.
- Pajak Adil bagi Keuntungan Korporasi: Menerapkan pajak ekstra (windfall tax) atas laba fantastis yang diraup korporasi transnasional di tengah krisis.
- Kendali Demokratis atas Bank Sentral: Mengembalikan fungsi kebijakan moneter agar berorientasi pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, bukan semata spekulasi pasar.
Kedaulatan Pangan di Atas Keuntungan Korporasi
Aksi di Bangkok ini menjadi pesan terbuka bahwa masa depan pangan dunia tidak boleh digantungkan pada mekanisme pasar bebas yang dingin dan berorientasi profit semata. Pangan adalah hak asasi manusia, bukan komoditas spekulatif.
Gerakan petani menegaskan pentingnya perombakan total tatanan ekonomi global menuju sistem yang menghargai hak-hak produsen pangan skala kecil, menjaga keadilan iklim, serta menjamin ketersediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan.
SPI Tuntut Kedaulatan Pangan:
- Reforma Agraria Sejati dijalankan melalui redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani, buruh perkebunan, dan rakyat tak bertanah, disertai penyelesaian konflik agraria serta perlindungan hak masyarakat adat atas wilayahnya. laksanakan UU Pengaturan reforma Agraria, dan UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960, serta TAP MPR No IX tahun 2001.
- Sistem pertanian agroekologi dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sarana produksi dari luar, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperkuat kemampuan petani memproduksi pangan secara berkelanjutan.
- Produksi pangan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan memperkuat produksi dalam negeri, mengembangkan pangan yang beragam sesuai potensi wilayah, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
- Koperasi petani diperkuat dalam penyediaan sarana produksi, pembiayaan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian agar nilai tambah dinikmati oleh petani.
- Kawasan Daulat Pangan dikembangkan sebagai sistem pangan yang terintegrasi dari produksi hingga distribusi, berbasis sumber daya lokal, dikelola dengan prinsip agroekologi, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan rakyat.
- Kebijakan keuangan harus berpihak pada rakyat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan pembangunan tidak membebani rakyat atau mengurangi anggaran untuk layanan dasar dan pertanian rakyat. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk Reforma Agraria Sejati, perlindungan petani, penguatan sistem pangan lokal, dan pemenuhan hak rakyat atas pangan.
