Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Drs. Mukhtarudin menyambut positif pelimpahan kewenangan untuk mengatur tata kelola pemagangan luar negeri, mandat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU PK).
Pada Pasal 40 UU PK yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 itu mengatur bahwa pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan tata cara penyelenggaraan Pemagangan, hak dan kewajiban peserta Pemagangan, serta hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan untuk pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Satu Tahun Transisi Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan
Pasal 301 mengatur transisi pelimpahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Pasal tersebut berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perizinan dan penyelenggaraan Pemagangan di luar wilayah Indonesia tetap dilaksanakan oleh Kementerian terhitung I (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Menurut Menteri P2MI, Drs Mukhtarudin pelimpahan kewenangan tersebut merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk Pekerja Pemagangan.
“Prinsipnya, negara harus hadir memastikan setiap pekerja mendapatkan hak, kepastian hukum, keselamatan, dan pelindungan yang layak. Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Tanah Air,” ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan peningkatan kualitas pekerja migran perlu diarahkan dari dominasi pekerjaan berkeahlian rendah (low skill) menuju pekerjaan dengan keterampilan menengah dan tinggi (middle-high skill).
“Kita ingin pekerja migran Indonesia naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Namun peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat,” kata Mukhtarudin.
Tiga Langkah Strategis
Untuk menindaklanjuti ketentuan baru tersebut Kementerian P2MI menyiapkan tiga langkah strategis, yakni:
Pertama. Memetakan tugas dan fungsi unit terkait,
Kedua. Menginventarisasi penyelenggara serta program pemagangan luar negeri yang sedang berjalan, dan
Ketiga. Menyusun aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang disusun bersama kementerian terkait.
