Selama bertahun-tahun, Awak Kapal Indonesia bekerja di “wilayah abu-abu”. Berbulan-bulan mereka mengarungi lautan, jauh dari keluarga, dengan risiko yang tidak pernah dihadapi oleh pekerja di darat.
Namun, ketika terjadi masalah, seperti gaji yang tak kunjung dibayar, pemutusan hubungan kerja sepihak, atau kecelakaan, mereka sering kali bingung harus mengadu ke mana. Aturan mana yang sebenarnya melindungi mereka?
Kabar baiknya, kebingungan itu kini menemui titik terang. Pengesahan Undang Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan oleh Presiden dan DPR yang diundangkan pada 28 Oktober 2O26 adalah sebuah terobosan pelindungan bagi Awak Kapal.
Dalam aturan ini, Awak Kapal secara tegas diakui sebagai pekerja yang dilindungi. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa: Awak Kapal tidak lagi dipandang sebagai “tamu” atau anak tiri dalam rumah besar ketenagakerjaan nasional.
Hal ini relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada surat tersebut Mahkamah Agung memberikan petunjuk jika Hukum Pelayaran tidak mengatur sesuatu secara rinci, maka rujukannya adalah Undang Undang ketenagakerjaan umum.
Namun, petunjuk hakim itu baru sebatas arahan. Kini, dengan masuknyaAwak Kapal secara eksplisit ke dalam UU 27/2026, pijakan hukum mereka jauh lebih kokoh. Bagi para hakim, praktisi hukum, dan Serikat Pekerja, ini adalah kejelasan. Tidak ada lagi celah kekosongan hukum yang bisa membuat Awak Kapal kehilangan haknya. Jaring pengaman mereka kini sudah pasti.
Mengapa Aturan Pekerja Darat Tidak Cocok untuk Pelaut?
Meski sudah ada payung hukumnya, mari kita jujur: memaksakan aturan pekerja kantoran atau pabrik untuk orang yang bekerja di atas kapal adalah hal yang tidak masuk akal. Karakteristik kerja Awak Kapal sangat unik:
- Kantor yang Berpindah-pindah: Kapal melintasi berbagai negara dan perairan internasional. Pengawasan dinas tenaga kerja konvensional jelas tidak bisa menjangkaunya.
- Jam Kerja yang Tak Terikat Waktu: Di tengah laut, pola kerja dan istirahat tidak bisa disamakan dengan sistem 8 jam sehari di darat.
- Kontrak yang Unik: Mereka terikat Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan aturan khusus soal kapan harus naik kapal (sign on), turun kapal (sign off), dan hak untuk dipulangkan (repatriasi).
- Risiko Nyawa: Risiko kecelakaan kapal, penyakit, hingga kasus penelantaran di pelabuhan asing butuh skema jaminan dan kompensasi yang jauh lebih kompleks.
- Majikan yang Berlapis: Ada pemilik kapal, operator, hingga agen penempatan. Jika terjadi sengketa, sering kali sulit menentukan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab.
Menerapkan aturan umum pada kondisi unik ini hanya akan membingungkan dan menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di pengadilan. Pelindungan yang terlihat indah di atas kertas bisa kembali kabur saat diterapkan di lapangan.
Kebutuhan Peraturan Pemerintah (PP) Khusus Awak Kapal
Di sinilah PP khusus ketenagakerjaan Awak Kapal menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap.
Undang-undang No. 27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, memang sudah memberikan prinsip dasar, tetapi detail teknis, seperti standar gaji di laut, jaminan sosial, prosedur pemulangan, hingga tanggung jawab agen penempatan, harus diatur lebih rinci dalam PP. Lebih jauh lagi, PP ini akan menyelaraskan hukum kita dengan standar internasional (Maritime Labour Convention 2006).
Dengan begitu, Pelaut Awak Kapal Indonesia, baik yang bekerja di kapal berbendera nasional maupun asing, akan mendapatkan perlindungan yang setara dengan rekan-rekan mereka di negara lain.
Negara Harus Hadirkan Kepastian, Bukan Sekadar Janji
Karena itu, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI) mendesak lahirnya PP Khusus. Desakan ini bukan meminta keistimewaan, melainkan menuntut kepastian aturan. Karena Awak kapal adalah tulang punggung konektivitas antarpulau dan rantai pasok negara maritim kita. Negara yang serius melindungi rakyatnya, sudah seharusnya melindungi dengan kepastian hukum hingga aturan turunananya.
Pemerintah kini punya bola di tangannya. Proses penyusunan PP ini harus melibatkan semua pihak: serikat pekerja, pengusaha pelayaran, kementerian terkait, hingga pakar hukum maritim, dengan tenggat waktu yang jelas. Tanpa itu, janji perlindungan di UU 27/2026 berisiko berhenti sebagai pernyataan normatif belaka.
UU No. 27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah membuka pintu perlindungan bagi para pelaut kita. Kini, tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan di balik pintu itu, ada aturan main yang nyata dan bisa mereka pegang erat, mulai dari dermaga hingga ke tengah samudra. Aturan main itu adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelindungan Awak Kapal.
