Dalam rangkan mempercepat program SMK Go Global, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengadakan rapat dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Jakarta, pada Selasa, 18 November 2025.
Pada rapat terbatas tersebut, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ingin mematangkan roadmap program SMK Go Global untuk menjawab persoalan tingginya jumlah lulusan SMK yang menganggur sebanyak 1,63 juta, tidak bekerja dan tidak kuliah.
Sementera pemerintah masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri yang belum mampu menyerap lulusan SMK secara masif.
Menurut Cak Imin, program SMK Go Global akan menargetkan penempatan 1 juta lulusan SMK ke luar negeri pada 2026 sebagai tenaga kerja profesional global. Mereka akan difokuskan pada tiga sektor prioritas yaitu: caregiver, welder, dan hospitality sesuai kebutuhan pasar global di negara tujuan utama: Jepang, Korea Selatan, Jerman, Australia, dan Uni Emirat Arab.
Diteruskan, Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat jelas akan menambahkan anggaran Rp25–30 triliun untuk memperkuat pendidikan vokasi dan penempatan tenaga kerja terampil ke luar negeri.
Sementara itu Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan bahwa secara teknis telah memiliki peta peluang penempatan secara lengkap dan sudah ada 4.600 calon pekerja migran yang terdata.
“Kami yang punya data, negara mana, berapa kuota, sektor apa, kompetensi seperti apa. Kami koordinasikan dengan Balai Latihan Kerja, lembaga vokasi pusat dan daerah, serta kampus-kampus yang punya orientasi internasional.” katanya.
Lebih lanjut Mukhtarudin menjelaskan bahwa kick off program SMK Go Global ini akan dimulai pada Desember 2025 bertepatan dengan Hari Migran Internasional.
“Program ini baru dijalankan dengan anggaran internal dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebesar Rp1 miliar, sehingga kapasitas penempatan masih kecil. Tahap pertama SMK Go Global adalah 500 orang. Tahun 2026 baru kita gaspol 500 ribu sesuai target besar yang dicanangkan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Melalui program ini pemerintah ingin mengubah paradigma lama yang memandang Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan menjadi pekerja kasar seperti pekerja rumah tangga di luar negeri. Pemerintah kini fokus untuk mengirim PMI dengan keterampilan menengah hingga tinggi.
Mukhtarudin menegaskan jika peluang menjadi PMI sangat luas, dari sektor penerbangan hingga teknologi, tetapi belum optimal untuk dipenuhi Calon Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan datanya ada 352.000 kebutuhan PMI yang tersedia di luar negeri, sedangkan PMI baru mampu mengisi 19 persen.
