Seoul – Ironi terjadi di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korea Selatan. Alih-alih saling membantu di tanah rantau, sejumlah oknum perantara kerja (broker) asal Indonesia justru diduga memanfaatkan situasi sulit sesama WNI dengan mematok biaya jasa (sogebi) selangit hingga mencapai belasan juta rupiah.
Praktik ini bermula dari kerja sama antara broker Indonesia dan broker lokal Korea Selatan (Korsel) untuk mencarikan lowongan bagi PMI yang sedang menganggur.
Setelah lowongan didapat, calon pekerja akan diantar ke pabrik untuk menjalani sesi wawancara langsung dengan mandor maupun pemilik perusahaan (sajangnim).
Guru Bahasa Korea Selatan, Natakim, menilai proses penyaluran kerja tersebut sebenarnya lumrah terjadi sebagai bagian dari jasa perantara. Namun, persoalan muncul ketika oknum broker Indonesia mematok tarif sogebi di luar batas kewajaran.
“Sampai tahap wawancara sebenarnya tidak ada masalah. Namanya juga jasa perantara pekerjaan, tentu ada usaha yang diberikan. Masalahnya, pekerja diminta membayar sogebi dengan nominal yang cukup besar. Ada yang meminta 500 ribu KRW (sekitar Rp6,7 juta), 700 ribu KRW (Rp9,5 juta), bahkan sampai 1 juta KRW atau sekitar Rp13 juta,” ujar Natakim, Minggu (22/11/2026).
Hal yang paling disayangkan, pungutan fantastis tersebut diduga hanya dilakukan oleh pihak broker asal Indonesia. Sementara itu, pihak broker Korea yang menyalurkan lowongan justru tidak memungut biaya sogebi sama sekali dari para pekerja.
Uang Hangus Tanpa Jaminan
Tingginya tarif yang dipatok tidak diimbangi dengan perlindungan maupun jaminan bagi pekerja. Di lapangan, kondisi kerja sering kali tidak sesuai dengan janji manis di awal. Banyak pekerja yang akhirnya memilih mengundurkan diri baru satu atau dua hari bekerja karena beban kerja yang tidak cocok atau lingkungan pabrik yang jauh dari ekspektasi.
Ketika pekerja memutuskan keluar, uang sogebi jutaan rupiah yang sudah telanjur dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Padahal, para pencari kerja tersebut berada dalam posisi terjepit. Sebagian besar dari mereka telah menganggur selama berminggu-minggu dengan sisa tabungan yang terus menipis demi menyambung hidup di Negeri Ginseng.
Imbauan Transparansi
Natakim menegaskan bahwa mengambil keuntungan dari jasa penyaluran kerja bukanlah hal yang keliru, asalkan dilakukan secara wajar, transparan, dan disertai kesepakatan yang jelas sejak awal.
Para perantara kerja diimbau untuk menyampaikan informasi lowongan secara jujur dan apa adanya—mulai dari jenis pekerjaan, jam kerja, besaran gaji, hingga kondisi lingkungan pabrik—tanpa memberikan janji palsu demi meraup keuntungan pribadi.
“Mencari keuntungan itu boleh, tetapi jangan sampai justru menjadi kerugian besar bagi saudara sebangsa di perantauan. Di Korea, kita sama-sama berjuang mencari nafkah, jangan sampai sesama orang Indonesia justru saling mempersulit,” pungkasnya.
Sekretaris Persatuan Buruh Migran Sulawesi Selatan, Suryanti, menyayangkan sikap oknum broker Indonesia yang memberlakukan uang Sogebi hingga pulusah juta rupiah.
“Saya menilai tidak ada rasa solidaritas terhadap sesama Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Korsel. Padahal seharusnya solidaritas itu terbangun ketika sama-sama diperantauan,” pungkasnya.









